Dukung Visi Pemerintah Wujudkan Kedaulatan Pangan, Energi, dan Air Lewat Peran Strategis BUMN

16-11-2024 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Gianyar, Bali, Kamis (14/11/2024). Foto: Saum/vel

PARLEMENTARIA, Gianyar - Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan dukungannya terhadap visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan air sebagai pilar utama pembangunan nasional. Menurutnya, visi tersebut perlu diiringi dengan pemanfaatan optimal potensi produksi lokal, yang diyakini dapat memberikan manfaat besar bagi bangsa.

 

“Swasembada pangan yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto memerlukan sinergi kuat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan peran strategis yang dimiliki BUMN, visi ini dapat diwujudkan lebih efektif,” ujar Herman saat ditemui Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Gianyar, Bali, Kamis (14/11/2024).

 

Herman menjelaskan, BUMN memiliki peran strategis dalam berbagai sektor penting, seperti ketersediaan benih, pembangunan infrastruktur, pengelolaan air, dan penyediaan energi. Ia mencontohkan PT Sang Hyang Seri sebagai salah satu BUMN yang berpotensi besar dalam penyediaan benih unggul dan pengembangan teknologi pertanian.

 

“Sektor konstruksi yang dikelola BUMN juga berperan penting, khususnya dalam membangun infrastruktur pendukung seperti irigasi dan bendungan. Infrastruktur ini menjadi tulang punggung swasembada pangan yang tangguh,” tambahnya.

 

Di sektor energi, Herman menyoroti tanggung jawab besar PLN dan Pertamina dalam menjamin ketersediaan listrik dan bahan bakar secara berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan sumber daya air melalui Jasa Tirta dan program-program seperti water fund menjadi komponen penting dalam memastikan akses air bagi masyarakat.

 

“Program water fund yang telah dibentuk bertujuan memastikan investasi dan anggaran memadai untuk mendukung ketersediaan air. Air adalah kebutuhan dasar yang juga menjadi kunci kedaulatan kita,” jelas politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

 

Namun demikian, Herman mengingatkan bahwa BUMN perlu terus direvitalisasi dan dikelola secara profesional untuk memberikan kontribusi maksimal. Menurutnya, dengan sinergi yang kuat antara BUMN dan pemerintah, Indonesia dapat menjadi negara yang mandiri di tengah tantangan global.

 

“BUMN memiliki fungsi penting untuk mendukung berbagai tujuan pemerintah. Dengan pengelolaan yang tepat, perannya dapat dioptimalkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan air,” tutup legislator daerah pemilihan Jawa Barat VII itu. (ums/aha)

BERITA TERKAIT
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...
Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai...
Pilu Keluarga Bunuh Diri karena Pinjol, Mufti Anam: Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Semakin Menderita
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat...